Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan?

By Admin Forsa 2 Nov 06, 2017

Apakah saya dapat menggunakan Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan ?



1 Komentar

Tidak semua perusahaan dapat memperoleh izin dalam memakai fasilitas kawasan berikat. Namun, bila sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dan mendapat izin, maka keuntungan yang bisa dinikmati sangat banyak, terutama dalam hal kepabeanan dan perpajakan.
Lantas, apa saja fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang bisa dinikmati oleh perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat? Berikut adalah keuntungan kawasan berikat tersebut :
1. Terhadap impor barang modal atau peralatan yang digunakan untuk pembangunan konstruksi dan peralatan perkantoran yang semata -mata digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB), termasuk PKB yang merangkap sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat (PKDB). Maka ia mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk (BM), tidak mendapat pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Impor.
2. Terhadap impor barang modal serta peralatan pabrik yang digunakan secara langsung untuk proses produksi di PKDB, maka ia mendapat fasilitas penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM, serta PPh Pasal 22 Impor.
3. Terhadap impor barang dan/ atau bahan yang digunakan untuk diolah di PDKB maka terdapat fasilitas penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak mendapat pungutan PPN, PPnBM, serta PPh Pasal 22 Impor.
4. Terhadap pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut atau mesin dan / atau peralatan pabrik yang digunakan secara langsung dalam proses produksi di PDKB, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
5. Terhadap pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain yang digunakan untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
6. Terhadap pengeluaran barang dan/ atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lain dalam rangka subkontrak, maka tidak mendapat pengutan PPN dan PPNBM.
7. Terhadap penyerahan kembali BKP dari hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lain kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal, maka tidak mendapat pungutan PPN dan PPnBM.
8. Terhadap peminjaman mesin dan/ atau peralatan pabrik yang digunakan untuk subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lain, serta pengembaliannya ke PDKB asal, maka tidak mendapat pungutan PPN dan PPnBM.
9. Terhadap pemasukan Barang Kena Cukai yang dilakukan dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberi fasilitas pembebasan Cukai.
10. Terhadap penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas KITE dari DPIL untuk diolah lagi lebih lanjut oleh PDKB, maka mendapat perlakukan perpajakan yang sama dengan perlakukan terhadap barang yang diekspor.
11. Terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang ditujukan kepada orang yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai serta pajak dalam rangka impor impor, maka iberikan pula pembebasan atau penangguhan BM, pembebasan Cukai, serta tidak mendapat pungutan PPN, PPnBM dan juga PPh Pasal 22 Impor.

Related Threads